Pilkada aman tanpa corona. [ilustrasi]
Pilkada aman tanpa corona. [ilustrasi]

Pilkada Ditunda, Anggaran Direalokasi ke Tanggap Covid-19

Posted on 136 views

JAKARTA | CVD-19 Setelah lebih seminggu bergulir, akhirnya wacana penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 menunjukkan titik terang. Pemerintah daerah (Pemda) diminta merealokasikan anggaran Pilkada untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Kesimpulan penundaan Pilkada ini diambil melalui rapat kerja dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (30/3/2020).

“Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan,” demikian bunyi kesimpulan rapat tersebut pada poin pertama.

Kedua, pelaksanaan Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama KPU, pemerintah dan DPR.

Ketiga, dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu).

Poin keempat, Komisi II DPR RI meminta seluruh kepala daerah —yang semula akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020– merealokasi dana tersebut yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19.

Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI
Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI.

Berdasarkan dokumen diterima redaksi, kesimpulan rapat ini dibubuhi tanda tangan Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai pimpinan rapat, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad.

Informasi terhimpun, kesimpulan rapat ini akan dibahas kembali oleh pemerintah untuk ditindaklanjuti.[tim]

top