H Fachrul Razi MIP
H Fachrul Razi MIP

Pencairan Dana Desa Lamban, Senator Usulkan Mendes PDTT Dicopot

Posted on 49 views

JAKARTA | CVD-19 Wakil Ketua Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP menilai kebijakan pemerintah pusat hingga kini masih ambigu dalam mengambil sikap pencairan dana desa (DD). Kinerja Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pun dikritisi karena diduga menjadi salah satu penyebab “tersiksanya” pemerintah desa menjalankan peran strategis penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Jika dana desa tidak cair segera, sebaiknya Menteri Desa diganti saja. Pak Menteri jangan kebanyakan selfie dan pencitraan di media,” semprotnya, di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Senator asal Aceh ini menyayangkan dana desa tahap pertama sebesar 40 persen baru tersalurkan 32 persen dari pagu tahap pertama, atau 13 persen dari keseluruhan dana desa tahun 2020 (Rp 72 triliun). Padahal, dana ini sangat dibutuhkan desa menanggulangi Covid-19, “kita bisa gunakan baik pencegahan maupun penanganan pandemi, bahkan untuk logistik, bantuan sosial dan bantuan mendesak lainnya, ini jelas pemerintah kurang masif dan cepat,” sesalnya.

Menurut Fachrul, dalam situasi pencegahan Covid-19, desa memiliki peran sangat vital. “Semua orang pulang ke rumah. Rakyat diimbau tidak keluar rumah, dan semuanya berada dalam tanggung jawab desa. Sementara dana desa hingga (menjelang-red) pertengahan April ini tidak dapat digunakan untuk pencegahan Covid-19,” lirihnya.

Pandemi ini, lanjut Fachrul, membuat masdyarakat di desa susah dan menderita. Negara wajib hadir di desa menyelamatkan rakyatnya.

“Rakyat di desa-desa menjerit karena mereka membutuhkan bantuan sembako, sementara dana desa yang seharusnya dapat digunakan, tidak dapat dicairkan hingga saat ini,” timpalnya.

Dana desa dibutuhkan untuk direalokasi penggunaannya dalam penanganan dan pencegahan Covid–19 serta Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya memperkuat daya beli.

“Tersendatnya penyaluran dana desa tahap pertama pada April 2020 ini sangat berbahaya, karena kita berada dalam bencana, saat di desa dibutuhkan untuk realokasi terkait penanganan dan pencegahan Covid–19 serta dipergunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD),” tandasnya.

Fachrul mengaku sejak awal sudah mengingatkan pemerintah terkait dana desa ini, berikan hak desentralisasi desa dalam mengelolanya, jangan terlalu diikat dengan aturan-aturan yang menyebabkan dana desa itu akhirnya terlambat.

Dia juga menegaskan, Peraturan Mendes PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati untuk mengatur hal–hal sama, tapi dengan pertimbangan kebijakan di daerah tidak semakin menghambat dana desa.

Selain itu, Fachrul Razi meminta Mendagri lebih tegas terhadap Kepala Daerah, “jika perlu tahan dana transfer ke daerah jika bupati dan walikota terlibat dalam penghambatan dana desa. Kepala daerah yang belum menetapkan peraturan bupati atau peraturan walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, silahkan Pak Menteri kasih hukuman adminstrasi hingga hukuman berat,” pintanya.

Senator ini menilai, dalam keadaan darurat begini, kelalaian —pemerintah pusat, daerah, bahkan desa— akan lebih berbahaya.

Fachrul mencontohkan, Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan kebijakan tegas dalam bentuk Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

“Harusnya dalam keadaan darurat seperti ini, Menteri Desa dapat mengeluarkan instruksi percepatan pencairan dana desa dan aturan terkait lainnya karena kondisi darurat,” tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar masih dalam upaya dikonfirmasi terkait hambatan konkret pencairan dana desa tersebut.[ma/lim]

top