Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengecek ulang kesiapsiagaan para petugas di perbatasan daerah tersebut dengan Provinsi Sumatera Barat, sehari pasca mengumumkan Bengkulu berubah status dari waspada menjadi darurat. Akankah daerah ini natinya juga akan memberlakukan PSBB?

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi, Daerah Wajib Ikuti Regulasi ini

Posted on 104 views

JAKARTA | CVD-19 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-5/BPTJ Tahun 2020, berisi pemberikan rekomendasi kepada daerah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jika akan melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi.

SE ini menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah —jika sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk melakukan PSBB— dapat melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang, sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Sesuai PP 21/2020, untuk dapat dikategorikan sebagai wilayah PSBB, daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Kalau persetujuan dimaksud belum diperoleh, daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi.

Melalui siaran pers diterima redaksi Kamis (2/4/2020) siang, Kemenhub menyatakan bagi wilayah di Jabodetabek yang sudah berstatus PSBB, SE ini dapat menjadi pedoman melakukan pembatasan moda transportasi

 

Suspect Covid-19 Dilarang Masuk Bengkulu

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan pelarangan orang yang terindikasi (supect) Covid-19 masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu, demi mencegah penambahan kasus positif Covid-19 di daerah itu.

Jika di perbatasan provinsi mendapati Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau orang teridentifikasi positif virus corona, Rohidin memerintah Satgas penjaga perbatasan provinsi tidak memperbolehkan orang tersebut masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu.

“Pemulangan atau mengembalikan ke tempat asalnya itu harus dilakukan. Jika tim medis telah menemukan indikasi yang bersangkutan itu Covid-19, harus dikembalikan, jangan masuk Bengkulu, karena kita sudah sama-sama zona merah,” tegasnya, saat meninjau posko perbatasan wilayah Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat, di Kabupaten Mukomuko bersama Forkompinda Provinsi dan Bupati Mukomuko, Rabu (1/4/2020) kemarin.

Jika orang tersebut setelah diperiksa secara klinis ternyata statusnya PDP, maka orang tersebut tidak boleh kemana-mana lagi, dan harus diisolasi guna mendapatkan penanganan medis di wilayah asalnya.

“Ketika kita tahan di pos perbatasan ini, bukannya kita tolak masuk ke Bengkulu, namun orang dengan status PDP harus diisolasi guna mendapatkan perawatan medis dan kita sarankan untuk kembali ke tempat asalnya,” jelas Rohidin.

Lain halnya, lanjut dia, jika orang tersebut tidak menunjukan gejala Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan intensif di pos perbatasan wilayah, maka orang tersebut boleh masuk ke Bengkulu.

“Jika orang yang akan masuk ke Bengkulu itu masih sebatas kemungkinan, posisinya masih ODP, maka diperbolehkan masuk ke Bengkulu, dengan catatan harus dipantau, pulangnya kemana dan datanya diserahkan ke aparat setempat guna dilakukan isolasi mandiri,” papar Rohidin.

Kepada para bupati Rohidin juga menekankan hal sama, tidak boleh lengah dengan hal ini, karena akan membahayakan masyarakat Bengkulu, kemudian membuat pemerintah kewalahan menanganinya.

“Ketika masuk satu orang saja ke Provinsi Bengkulu yang betul-betul positif corona, maka kita akan kewalahan karena penanganannya luar biasa nantinya,” imbuhnya.

Rohidin berharap, penegasan ini jangan dimaknai lain, namun semata-mata untuk menjaga wilayah Provinsi Bengkulu aman dari penyebaran virus corona. Perlakuan tersebut juga akan sama dilakukan para kepala daerah provinsi tetangga.

“Tadi pagi, Wagub Sumatera Barat nelpon saya untuk memberitahukan akan melakukan hal serupa, dengan pengawasan ketat bagi warga yang akan masuk ke Provinsi Sumatera Barat jika terindikasi Covid-19,” timpalnya.

Selain itu, Rohidin juga menganjurkan pos-pos pemantauan hanya diadakan di wilayah perbatasan dengan provinsi tetangga, bukan antar kota/kabupaten, dan hal ini harus dipahami bersama.

“Tim terpadu di perbatasan merupakan filter pertama untuk masuk ke Bengkulu. Dan jika screening-nya bagus, maka satu pintu masuk ke Bengkulu sudah aman dari Covid-19,” tutupnya.[adr/iac/*]

 

Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub RI dan MediaCenter Pemprov Bengkulu

top