Susiwijono
Susiwijono.

Pelaku Usaha Wajib Tetap Jaga Hak Buruh, Ini Bunyi SE Menaker

Posted on 216 views

JAKARTA | CVD-19 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kebijakan perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam upaya pencegahan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020.

SE ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Selasa (17/3/2020), dibuat untuk mendorong setiap pimpinan usaha dapat segera membuat aturan mengutamakan tujuan, guna memperkecil penyebaran Covid-19 dan tetap menjalankan usaha.

“Kita tetap mencegah penularan penyebaran virus (Covid-19) tapi usaha tetap jalan,” ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam keterangannya di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Melalui SE tersebut, pemerintah juga mengatur kebijakan hak perlindungan dan pengupahan bagi buruh yang harus dijaga oleh para pelaku usaha.

Guna mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan usaha, secara tidak langsung menyebabkan sebagian/seluruh pekerja tidak masuk kerja.

Mempertimbangkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan para pekerja, maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerja.

“Dalam hal ini pemerintah memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha menjaga besaran upah sesuai kesepakatan antara pelaku dan pekerja,” imbuh Susiwijono.

Di luar surat edaran, Susiwijono juga mengatakan bahwa Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai kebijakan insentif dan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha dan para pekerja.[agw/*]

 

Sumber: Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB RI

top