Mati lampu

Padamkan Listrik Membabi-buta, Pejabat PLN Rayon Manna #DirumahkanAja

Posted on 146 views

BENGKULU SELATAN | CVD-19 Pemadaman listrik membabi-buta tanpa alasan jelas dan penjelasan langsung pihak PT PLN (Persero) Rayon Manna, sedikitnya selama tiga hari terakhir, membuat warga Kecamatan Seginim dan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, naik pitam.

Mereka meminta pihak berkompeten segera mengevaluasi kinerja pejabat dan seluruh unsur teknis di rayon BUMN tersebut. Kalau perlu pecat pimpinannya, ganti dengan yang mampu bekerja profesional dan manusiawi di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini.

“Ini terjadi siang-malam, matinya sebentar-sebentar tapi sering. Sudah tiga hari begini, sudah ada peralatan elektronik yang rusak. PLN harus bertanggung jawab, jangan cuma berani berkilah di balik kesan kepiawaian mereka kerja,” geram salah satu warga Kecamatan Air Nipis, Kamis (2/3/2020) pagi.

Menurut dia, saat pemerintah pusat dan daerah menyerukan masyarakat menjalankan social distancing —dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah— PLN sebagai salah satu BUMN vital seharusnya menjadi penopang seruan social distancing tersebut.

Bukan malah jadi biang kerok keresahan, atau seolah-olah menantang pelanggan berkerumun untuk demonstrasi. “PLN wajib menjelaskan ada apa sebenarnya ini, secara gamblang, transparan dan pastikan bisa diketahui pelanggan secara luas hingga ke pelosok desa, khususnya pelanggan terdampak. Jangan pancing suasana negetaif dalam situasi begini (pandemi Covid19-red),” pungkasnya seraya diamini belasan tetangga yang sama-sama mengaku sangat jengkel dengan ulah PLN Rayon Manna.

 

Jejak Korupsi?

Pantauan awak sejumlah media online di lapangan pagi ini, beberapa ruas jaringan kabel tegangan rendah milik PLN di Kecamatan Seginim dan Air Nipis tampak tidak terawat baik. Bahkan ada kabel menjuntai hampir menyentuh tanah, ini sangat membahayakan warga sekitar.

Belum lagi soal grounding system dekat KwH meter —umumnya tidak terpasang. Kuat dugaan, ini adalah jejak konkret ketidakberesan yang terbaiakan sejak lama.

Dikutip dari IPD-Rubrik Freeze, sistem grounding/pentanahan pada peralatan kelistrikan dan elektronika adalah untuk memberikan perlindungan pada seluruh sistem. Lebih jelasnya, simak uraian fungsinya berikut :

  1. Untuk keselamatan, grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik langsung ke bumi atau tanah saat terjadi kebocoran isolasi atau percikan api pada konsleting, misalnya kabel grounding yang terpasang pada badan/sasis alat elektronik seperti setrika listrik akan mencegah kita tersengat listrik saat rangkaian di dalam setrika bocor dan menempel ke badan setrika.
  2. Dalam instalasi penangkal petir, sistem grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang besar langsung ke bumi. Meski sifatnya sama, namun pemasangan kabel grounding untuk instalasi rumah dan grounding untuk penangkal petir harus terpisah.
    Sebagai proteksi peralatan elektronik atau instrumentasi, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat adanya bocor tegangan.
  3. Grounding di dunia eletronika berfungsi untuk menetralisir cacat (noise) yang disebabkan baik oleh daya yang kurang baik, ataupun kualitas komponen yang tidak standar.
    Bila kabel grounding berfungsi sebagai penghantar arus, maka alat yang mendeteksi adanya arus sisa atau arus bocor adalah ELCB. ELCB. Ini sebagai proteksi instalasi listrik, sebagai pencegah arus bocor.

Seorang rekan redaksi TheBlusukan.com yang sudah melampaui dua dekade bergelut di dunia kelistrikan —teknisi salah satu PLN Wilayah di Pulau Jawa— menjelaskan, setiap pemasangan sambungan baru, biaya —bahan dan pasang— grounding system sudah inklud dalam total biaya yang harus dibayar calon pelanggan.

Kalau dikalkulasikan dengan nilai rupiah sekarang, grounding system butuh biaya sekitar Rp 200 ribu. Kalau terdapat 10 ribu KwH meter terpasang demikian (tanpa grounded) di wilayah kerja PLN Rayon Manna, mudah dihitung dugaan korupsinya pada angka berapa.

Kalau pembiaran —merugikan konsumen— ini benar-benar terbukti, PLN Rayon Manna bisa digugat dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Termasuk di dalamnya gugatan ganti rugi beberapa pelanggan yang rumahnya pernah terbakar akibat arus pendek.

Hingga berita ini ditayangkan, jajaran pimpinan PLN Rayon Manna dan pihak berkompeten lainnya belum bisa dihubungi dan terus diupayakan terkonfirmasi.[tim]

top