Dr HM Asrorun Ni'am
Dr HM Asrorun Ni'am

Menurut Fatwa MUI, Begini Pedoman Fardhu Kifayah Jenazah Korban Covid-19

Posted on 87 views

JAKARTA  |  CVD-19 Melalui Fatwa Nomor 18 Tahun 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatur pedoman pengurusan jenazah —terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau corona— sebagai bentuk komitmen keagamaan dan ikhtiar menangani, merawat sekaligus menanggulangi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Dr HM Asrorun Ni’am mengatakan, dalam menjalankan pedoman tersebut ada tiga aspek yang harus diperhatikan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai komitmen dan ikhtiar.

Aspek pertama ialah ketertundukan manusia untuk menyadari bahwa ini sebagai musibah, dan menjamin bagaimana tetap di dalam koridor untuk tetap tunduk terhadap aturan Allah SWT dengan meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan melaksanakan ibadah.

Kedua, menjaga keselamatan diri, bahwa hal itu bagian dari tugas keagamaan dan kemanusiaan, serta tugas penghambaan diri kepada Allah SWT.

Ketiga, memastikan keselamatan orang lain dan proses-proses seperti perawatan, pengurusan jenazah harus sesuai ketentuan agama dan protokol kesehatan.

Secara substansi, Fatwa 18 Tahun 2020 ini juga menyinggung pandangan bahwa setiap muslim yang menjadi korban Covid-19, secara syar’i adalah syahid, serta mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Allah SWT.

Berikutnya, soal pemakaman. Ada empat hal bagian hak jenazah yang harus ditunaikan oleh setiap muslim secara perwakilan (fardhu kifayah) terkait pemandian, pengkafanan, pengsholatan, dan penguburan jenazah dengan menerapkan protokol kesehatan tanpa meninggalkan ketentuan yang telah diatur dalam agama.

Pada proses pemandian jenazah dimungkinan dengan proses pengucuran air ke seluruh tubuh, kalau tidak dimungkinkan bisa tayamum. Jika tidak dimungkinkan lagi, maka dapat langsung dikafankan.

Pengkafanan bisa dilakukan dengan melengkapi proteksi menggunakan plastik kedap air, kemudian diletakkan ke dalam peti dan proses disinfeksi yang dimungkinkan secara syar’i.

Proses sholat jenazah harus dipastikan tempatnya aman dan suci dari proses penularan, minimal satu orang muslim.

Dengan mengikuti protokol kesehatan dalam proses pengurusan jenazah dan ketentuan dalam fatwa sebagai panduan pengurusan jenazah muslim, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran terjadinya penularan kepada orang yang hidup.

Baca Juga: Ada Korupsi di PLN Rayon Manna?

Dalam hal ini kekhawatiran dan kewaspadaan tetap penting, tapi harus dibingkai dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman utuh.

“Jangan sampai, akibat kekhawatiran kita minus pengetahuan yang memadai, kemudian kita berdosa, karena tidak menunaikan kewajiban atas hak jenazah dengan melakukan penolakan pemakaman” tutupnya.[agw]

 

Sumber : Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

top