Hambat Pencairan Dana Desa, Kepala Daerah Bisa Diganjar Sanksi Berat

Posted on 27 views

JAKARTA | CVD-19 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta lebih tegas terhadap kepala daerah terkait percepatan pencairan dana desa. Jika perlu, tahan dana transfer ke daerah jika bupati dan walikota terlibat penghambatan dana desa.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP kepada DESA.zone (grup TheBlusukan.com) di Jakarta, Rabu (8/4/2020) kemarin.

“Kepala daerah yang belum menetapkan peraturan bupati atau peraturan walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, silahkan Pak Menteri kasih hukuman adminstrasi hingga hukuman berat,” tantangnya.

Senator asal Aceh ini menilai, dalam keadaan darurat menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) begini, dana desa sangat menentukan kesehatan dan keselamatan rakyat di desa. Jadi, pemerintah daerah tidak boleh lalai, apalagi menyepelekan.

Fachrul menyadari, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) guna mengatur prioritas penganggaran sesuai daerah masing-masing.

Namun, jangan sampai kebijakan daerah tersebut semakin menghambat pencairan dan penggunaan dana desa.

Terkait telah dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Fachrul menyambut positif sekaligus meminta tetap diawasi pelaksanaannya di daerah.

Sebelumnya, senator ini juga mendesak Mendes PDTT segera diganti, kalau kinerjanya tetap lamban dalam upaya percepatan pencairan dana desa.[ma/cef]

top