Video conference bersama Firli Bahuri
Video conference bersama Firli Bahuri

Hadang KKN Anggaran Covid-19, KPK Kembali Ingatkan Pejabat Daerah

Posted on 31 views

JAKARTA | CVD-19 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan peringatan tegas kepada bupati dan walikota untuk berhati-hati menggunakan anggaran negara di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Para kepala daerah juga diminta tetap mematuhi peraturan perundang-undangan berlaku terkait pengelolaan anggaran penanganan Covid-19.

Hal demikian disampikannya saat rapat terbatas via video conference terkait penanganan Covid-19 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kepala LKPP, serta diikuti para bupati dan walikota seluruh Indonesia, Rabu (8/4/2020) pukul 08.00-10.00 WIB.

Menurut Firli, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto), saving human life is the fisrt priority and our goal. Sehingga, penggunaan anggaran tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) harus dilakukan.

Hal ini, terang Firli, merupakan prinsip dasar pelaksanaan tugas berazas tujuan negara pada alenia keempat Pembukaan UUD RI tahun 1945, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Komitmen KPK saat ini lebih mengutamakan agenda pencegahan dengan tidak menyampingkan penindakan. Hal ini telah dijelaskan dalam Surat Edaran (SE) KPK Nomor 8 Tahun 2020, terutama terkait rambu-rambu agar tidak terjadi korupsi.

“Melalui SE Nomor 8 Tahun 2020, KPK ingin himbauan itu dapat menjadi pedoman maupun petunjuk kepada kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan anggaran Covid-19,” tuturnya.

Seluruh kepala daerah dan perangkatnya, tidak boleh melakukan persekongkolan/kolusi, tidak memperoleh kickback dari penyedia, tidak mengandung unsur penyuapan, tidak mengandung unsur gratifikasi, tidak mengandung unsur benturan kepentingan dalam pengadaan, tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau maladministrasi, dan tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat yang merugikan negara, serta tidak membiarkan tindak pidana korupsi terjadi.

Kendati demikian, KPK tidak menginginkan rambu-rambu ini diartikan berlebihan. “KPK berharap kepala daerah tidak memiliki ketakutan berlebihan, sehingga menyebabkan tidak berani mengambil tindakan dalam penananganan Covid-19,” tutupnya.[yfi]

top