Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas.

Apkasi Imbau Pemda Siapkan Program Penguat Stimulus Ekonomi

Posted on 100 views

JAKARTA | CVD-19Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak pemerintah daerah menyiapkan program pendukung kebijakan stimulus —telah diumumkan Presiden Joko Widodo— untuk menangani masalah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

”Apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat perlu diperkuat dengan program pendukung di daerah, agar hasilnya semakin optimal bagi masyarakat. Toh ujung-ujungnya, sasarannya ya untuk masyarakat di daerah,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas.

Bupati Banyuwangi ini mengatakan, setidaknya ada tiga kebijakan bisa diterapkan pemerintah daerah untuk memperkuat program pemerintah pusat. Pertama, kesehatan sebagai prioritas utama menghadapi masalah Covid-19.

”Saya kira sebagian besar daerah sudah melakukan realokasi APBD untuk berbagai kebutuhan, mulai penambahan ruang isolasi, pembelian ventilator, APD tenaga medis, alat rapid test, dan sebagainya,” ungkapnya.

Kebijakan kedua, lanjut Anas, adalah menjaga daya beli dan tetap menggerakkan ekonomi rakyat. Misalnya, Pemda menggelontorkan operasi pasar, mengaktifkan rumah pangan di tingkat desa, melibatkan UMKM dalam berbagai belanja pemerintah, dan stimulus yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal.

”Orientasi utama kebijakan pemulihan ekonomi lokal adalah menjaga penyerapan tenaga kerja. Termasuk UMKM harus terus dilibatkan dalam penggunaan belanja pemerintah. Perlu juga stimulus sesuai potensi ekonomi lokal, entah itu yang menyasar petani, pelaku wisata, nelayan, dan sebagainya,” paparnya.

Kebijakan ketiga, sambung Anas, adalah penyiapan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak, khususnya pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian, seperti pengemudi becak, PKL, pengemudi ojek, dan sopir angkutan kota.

Pendapatan harian mereka turun lantaran semakin banyak orang membatasi aktivitas luar rumah. Padahal, tingkat kerentanan mereka sangat tinggi, mengingat sebagian belum masuk program Bansos seperti PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Terkait jaring pengaman sosial, Anas mengusulkan empat skema. Pertama, bersumber dari APBD. Kedua, dari gotong royong berbasis sekolah dengan sasaran warga terdampak di ekosistem sekolah, seperti pengayuh becak yang tak dapat order antar-jemput siswa dan sebagainya.

Ketiga, berbasis lembaga amil zakat dan gotong-royong dunia usaha. Keempat, gotong-royong berbasis kecamatan dan desa yang difokuskan bantu kebutuhan dasar keluarga Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), sehingga mereka optimal dan tenang dalam menjalankan isolasi tanpa harus memikirkan kebutuhan dasar.

”Jaring pengaman sosial itu untuk warga di luar penerima jaring pengaman dari pemerintah pusat, yaitu PKH dan BPNT. Jika skema gotong-royong itu dilakukan, kami yakin bisa menjangkau puluhan ribu hingga ratusan ribu warga tiap kabupaten. Ditambah PKH dan BPNT, maka warga miskin dan sangat miskin bisa terjaga kebutuhan dasarnya,” pungkas Anas.[yfi]

top