Nurul Ghufron
Nurul Ghufron

30 Ribu Narapidana Bakal Dibebaskan, KPK Tolak Napi Korupsi Diperlakukan Sama

Posted on 104 views

JAKARTA | CVD-19 Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) membuat setiap negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menertbitkan PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pelepasan tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak, sebagai wujud upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Sekitar 30 ribu narapidana akan dibebaskan untuk dapat memutus rantai penularan Covid-19 terhadap narapidana secara nasional, dikarenakan over capasity fasilitas —Lapas, Rutan dan SubRutan— dimiliki Lembaga Pemasyarakatan. Disinyalir, pembebasan juga berlaku bagi narapidana kasus korupsi.

Reaksi dan silang pendapat publik pun terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak luput dari sorotan.

“Kami memahami Pandemi Covid-19 ini merupakan ancaman bagi kemanusiaan secara global. Atas dasar nilai kemanusiaan, namun agar tetap perlu dilakukan secara berkeadilan dan memperhatikan tercapainya tujuan pemidanaan,” tuturnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjawab pertanyaan segenap awak media, di Jakarta, Sabtu (4/4/2020) kemarin.

Nurul mengaku faham Covid-19 mengancam jiwa napi, namun penekanannya adalah pada prasyarat keadilan, karena selama ini kapasitas Lapas faktanya melebih 300 persen. Faktanya, tempat pemidanaan napi koruptor tidak sesak seperti sel napi umum.

Maka dari sisi keadilan, akan tidak adil kalau ternyata napi koruptor diperlakukan serupa napi umum yang selama ini tempatnya telah penuh sesak.

Memperhatikan tujuan pemidanaan, lanjut Nurul, maka alasan pembebasan para napi tidak kemudian meniadakan prasyarat proses dan tahapan pembinaan napi/warga binaan di Lapas.

“Artinya, tidak boleh pembebasan tersebut dengan meninggalkan bahkan dilakukan tanpa seleksi ketercapaian program pembinaan bagi napi di Lapas. Selain syarat usia dan kerentanan potensi penyakit yang diidap oleh napi,” imbuhnya.

Dalam konteks ini, perhatian utama dalam pernyataan KPK adalah tentang aspek kemanusiaan serta perwujudan physical distancing di Lapas.

“Agar kita tidak melihat penempatan para narapidana di Lapas semata sebagai balas dendam atau pembalasan saja. Namun juga tetap memberikan perlindungan, pemenuhan hak hidup dan hak kesehatan (HAM) jika terancam penularan virus Covid-19. Sehingga perlu kami tegaskan, napi korupsi selama ini dalam pemahaman kami, dari sisi kapasitas selnya tidak penuh, tidak seperti sel napi pidana umum. Tidak ada alasan untuk dilakukan pembebasan,” ,” tegasnya.

Menurut Nurul, KPK juga memahami keresahan masyarakat terhadap para pelaku korupsi, selain telah melanggar hukum juga telah merampas hak-hak masyarakat saat ia melakukan korupsi. “Sejauh ini KPK belum pernah dilibatkan membahas kebijakan pembebasan napi oleh Kemenkum HAM,” timpalnya.

KPK berencana akan memberikan masukan prasyarat, bahwa walau rencana pembebasan ini dipahami atas dasar kemanusiaan, dipandang penting memberikan perhatian pada koridor keadilan dan ketercapaian tujuan pemidanaan.

“Terkait over capacity Lapas, adalah ketidakadilan yang sudah lama terjadi. Pandangan kami, Kementerian Hukum dan HAM belum melakukan perbaikan pengelolaan Lapas dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya terkait perbaikan Lapas,” kritiknya.

Nurul meberi contoh, pasca OTT di Lapas Sukamiskin, membuktikan praktek korupsi/suap di balik fasilitas terhadap narapidana benar terjadi. Sehingga kapasitas sel menjadi tidak imbang, selama hal tersebut terjadi. Seharusnya ‘over kapasitas lapas’ bukan alasan tepat, karena akan menimbulkan ketidakadilan baru.

“Terkait sikap lembaga, kami ingin menegaskan bahwa pembebasan napi merupakan kewenangan Kemenkum HAM. Meski demikian, harapan kami sebelumnya Kemenkum HAM harus bisa memastikan apakah ada napi yang terkena corona atau tidak. Apabila ada, maka napi tersebut yang dipindahkan, bukan kemudian merubah PP. Silahkan buka kembali PP agar lebih bisa dipahami,” sarannya.

Sebab itu, Nurul berharap Kementerian Hukum dan HAM secara serius melakukan pembenahan pengelolaan Lapas. Karena dengan cara inilah bisa dipastikan capaian tujuan pembinaan di Lapas, termasuk memastikan apakah terdampak pandemi Covid-19 ini. Sehingga, over kapasitas dapat diminimalisir dan pemetaan napi yang patut dibebaskan dan/atau tidak dibebaskan, juga lebih terukur.

Selain itu, KPK juga pernah menemukan ribuan napi dan tahanan di Rutan atau Lapas yang over stay, seharusnya telah keluar tapi karena persoalan administrasi masih berada di Lapas.

Hal ini telah mulai diperbaiki Ditjen Pas. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah penyebab over kapasitas, karena misalnya napi kasus narkotika —seharusnya bisa mendapatkan rehabilitasi— atau napi kejahatan lain (bukan korupsi).

Tentunya, penguatan data perlu menjadi dasar sikap Kementerian Hukum dan HAM terkait dampak pandemi Covid-19 di Lapas. Hal ini diharapkan membuat masyarakat bisa lebih memahami kebijakan tersebut memang atas dasar kemanusiaan, dan dilaksankan secara adil.

Baca Juga: KPK Wajib Baca! Ini Jejak Korupsi di PLN Rayon Manna

Sebagai bentuk perhatian terhadap Pandemi Covid-19 ini, tambah Nurul, KPK akan secara serius terlibat dalam upaya pencegahan korupsi, terkait bantuan, anggaran dan hal lainnya agar seluruh anggaran tersebut tidak dikorupsi dan dapat diterima utuh masyarakat yang membutuhkan.

KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, khususnya terkait upaya konkret pencegahan tindak pidana korupsi.[yfi]

top